Dalam rangka menyambut panin generasi muda usia produktif pada 2045 mendatang, Komisi IX DPR RI bersama BKKBN menggelar sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran bangga kencana di Aula Bakesbangpol Sidoarjo, pada Selasa, 1 Juni 2021.
Komisi IX DPR RI yang diwakili Arzetti Bilbina berharap, melalui kegiatan sosialisasi semacam itu itu DPR RI dan BKKN mendapat dukungan dari masyarakat dalam setiap programnya. Karena program BKKBN erat kaitannya dengan pendidikan keluarga, terutama ibu dan anak.
“Mohon dukungan untuk mensukseskan kegiatan BKKBN, meski anggarannya tidak terlalu banyak,” ungkap anggota dewan dari Dapil Surabaya-Sidoarjo itu.
Sementara itu perwakilan dari BKKBN yang dihadiri oleh Plt. Deputi Bidang Advokasi, Penggerak dan Informasi (ADPIN) Dwi Listyowardani menjelaskan, ada program stunting di BKKBN yang dimulai sejak pasangan menjadi calon pengantin atau 3 bulan sebelum menikah.
Program tersebut lanjut Dwi, juga mengawal masa kehamilan. Salah satunya memberikan suplemen supaya ibu hamil tidak sampai kekurangan darah. “Kehamilan adalah kondisi istimewa. Keluarga jangan sampai kehilangan masa 9 bulan 2 tahun. Karena di sana ada 1000 hari pertama kehidupan,” lanjutnya.
Dwi juga sempat mengkritik fenomena pernikahan dini. Pasalnya, tak jarang pernikahan tersebut mengatasnamakan agama dan mengesampingkan faktor kesehatan. “Banyak orang menyederhanakan masalah. Dari pada zina, dosa, dinikahkan saja tanpa memperhatikan usia matang pernikahan,” ungkapnya.
Padahal, tegasnya, usia perempuan di bawah 21 tahun sangat beresiko saat melahirkan. Hal itu dikarenakan mulut rahim masih belum sebesar kepala bayi. “Iya kalau di kota, ada rumah sakit bisa operasi sesar. Kalau di desa, puskesmas saja jauh, apalagi rumah sakit untuk sesar,” tegasnya.
Ia juga menekankan kepada lembaga pernikahan supaya melakukan tugasnya berupa mengedukasi para pemuda yang akan melangsungkan pernikahan.
Kegiatan sosialisasi kali ini dihadiri keluarga besar FKUB, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.