Website Resmi Forum Kerukuman Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo

Salah Kaprah Diskursus dan Praksis Pluralisme-Multikulturalisme, Agenda NU Mewujudkan Toleransi Kritis-Transformatif

Penulis: Muhammad Mustafid

khodimul ma’had Pesantren Pelajar-Mahasiswa (PPM) Aswaja Nusantara Mlangi Yogyakarta.

Pilgub DKI dan Natal merupakan dua momentum yang akhir-akhir ini mencuatkan kembali perihal persoalan kebhinnekaan dan toleransi. Pertarungan politik, ekopol, yang mengiris persoalan perang dalil, kebhinekaan (pluralisme, multikulturalisme), kerukunan, toleransi dan lainnya. Sebagaimana kerangka analisis yang cukup terkena, proxy war, persoalan kebhinekaan dan toleransi agaknya memang keluar jauh dari konteks historis yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan, meminjam istilah Munas NU Lampung, semacam tashwiyyah agar perjuangan menegakkan kebhinekaan dan toleransi (tasamuh) dapat keluar dari jebakan proxy war. Tulisan singkat ini mencoba melihat konteks historis-struktural perihal pluralisme-multikulturalisme dan toleransi yang sejak reformasi gencar dibiayai international funding agency, serta agenda kampanye tasamuh sesuai kebutuhan Indonesia..

IMG-20170117-WA0032

Multikulturalisme sebagai sebuah respon atas keberagaman baru muncul pada tahun 1960-an di negara-negara di Barat (Eropa, Australia dan Canada). Gerakan ini bermula dari kegelisahan masyarakat  Eropa yang semula homogen, namun akibat proses industrialisasi yang mengundang para pekerja migran dari Turki, Maroko, Afrika, Asia, dan lainnya, memengaruhi struktur sosiologis masyarakat. Lambat laun, para pekerja ini tidak hanya menjadi buruh migran, akan tetapi metic (para pekerja yang menetap menjadi warga negara). Jumlah mereka tidak sedikit, sehingga pada sekitar tahu 1960-an menjadi group tersendiri yang cukup signifikan. Meskipun sebenarnya, jika dilacak lebih jauh, keberadaan komunitas seperti mereka juga sudah dimulai sejak era penjajahan ketika mereka dijadikan sebagai budak yang di bawa ke negara-negara Barat tersebut.

Oleh karena sudah menjadi bagian real dari masyarakat dan perlahan berkembang, namun di sisi lain menunjukkan tradisi, ras, agama, budaya, dan realitas ekonomi berbeda, bahkan kontras dengan komunitas dominan, maka muncullah perhatian dari negara. Awalnya adalah civic education, yang bertujuan “mendisiplinkan” perilaku mereka agar sesuai dengan tertiba masyarakat yang dibangun. Singkat kata, kemudian setelah tahun 60-an, mulai lahir berbagai bentuk akomodasi. Sebelum kebijakan terkait   multikulturalisme, respons terhadap perkembangan kelompok migran ini adalah kebijakan asimilasi. Namun seiring dengan popularnya hak ekosob (Group rights), asilimasi dianggap tidak sesuai dengan hak-hak warga migran terkait dengan budayanya. Maka muncullah multikuturalisme yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan kelompok tertentu dan memberikan hak untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan budaya/tradisi yang berbeda dari mayoritas penduduk yang lain. Inilah yang kemudian disebut dengan multicultural policy, yang diimplementasikan dalam multicultural accommodation (akomodasi multikultural). Pengalaman di Eropa dan negara-negara Barat, kebijakan multikulturalisme ini diberikan kepada 3 kelompok minoritas: national minority, indigenous people dan immigrant. Dengan demikian, multiculturalism adalah kebijakan yang muncul dari negara-negara yang awalnya homogen dari segi ras, agama maupun budaya untuk merespon perubahan lanskap keberagaman di masyarakat mereka. So, bagaimana dengan Indonesia? Di sinilah salah kaprah soal multikulturalisme di Indonesia. Mengapa?

Indonesia dan juga sebagian besar negara-negara di Asia memiliki sejarah yang berbeda dengan negara-negara di Barat. Sebagian besar negara-negara di Asia adalah negara yang heterogen sejak awal. Asia adalah rumah dari berbagai ras, suku, agama maupun etnisitas. Jadi, secara normatif negara-negara di Asia adalah negara multikultur yang berarti penduduknya sangat beragam. Akan tetapi, tidak serta merta menjadi negara multiculturalist (Multiculturalist state). Will Kymlicka and Baogang He (2005) dalam bukunya “Multiculturalism in Asia” menyebutkan agak susah untuk menggunakan istilah muticulturalism untuk menganalisa kebijakan-kebijakan negara-negara di Asia terkait keragaman. Tiga kelompok  minoritas yang sangat mudah dipetakan di Eropa, menjadi sangat sulit digunakan untuk membaca negara-negara di Asia. Dalam konteks Indonesia, siapa sebenarnya national minority? Ada yang bilang Aceh dan Papua itu adalah national minority. Jika itu disepakati, maka semua suku, temasuk Jawa, adalah minoritas. Siapa juga indigenous people? Jika indigeneous people seringkali dinisbahkan pada sekelompok orang dalam hubungannya dengan kolonial, maka dengan demikian semua suku di Indonesia adalah indigenous. Sementara itu, immigrant adalah kategori yang tidak populer di Indonesia untuk merujuk tentang minoritas. Di kemudian hari, minoritas kemudian mengacu ke kelompok agama, terutama Kristen Katolik. Problemnya, posisi sosial minoritas ini berbeda konteks dengan yang di Barat.

Minoritas ini berjalin kelindan dengan imperialisme dan kolonialisme yang dalam konteks sejarah menindas mayoritas penduduk Indonesia. Ingat pelajaran sejarah SMP soal 3G yang sekarang sudah dihapus dalam buku-buku sejarah (entah mengapa). Jika di Barat kelompok mayoritas pada saat yang sama juga menguasai poltik dan ekonomi, sedangkan kelompok minoritas adalah kelompok marginal, hal itu berbeda dengan realitas mayoritas-minoritas di Indonesia. Kelompok minoritas memegang arus gerak, gerak struktural politik dan mengendalikan ekopol, sementara kelompok mayoritas (non-sektoral) justru sangat minoritas secara sektoral (politik dan ekopol). Data bank Dunia masih tetap, 45{272fb2cb2e1814ac6f78283889b93ba3bec936be4b2fc7c9984aa523d852c9b0} penduduk Indonesia berpenghasilan kurang dari 2{272fb2cb2e1814ac6f78283889b93ba3bec936be4b2fc7c9984aa523d852c9b0} per hari. BPS, dengan standar income 350 ribu per bulan, mencatat angka 28 juta di bawah garis kemiskinan. Belum lagi puluhan juta yang rentan kemiskinan. Jika konsep kemiskinan multidimensi diberlakukan, angkanya segeara menggelembung bak tebaran buih laut selatan Parangtritis. Belakangan, kelompok minoritas juga mengacu ke kelompok kepercayaan dan penghayat non-mainstrean. Agenda seting kampanye pluralisme dan multikulturalisme, sederhananya, diperuntukan untuk advokasi minoritas non sektoral (agama, ras, etnis, kepercayaan), namun abai (bahkan dalam beberapa hal) melanggengkan status minoritas politik dan ekonomi dari kelompok mayoritas negeri ini.

Lantas, bagaimana sebenarnya membaca keberagaman di Indonesia? Kita akan melihat, para Indonesianis, masih belum beranjak ke persoalan di atas. Robert Bowen (2005), misalnya, mengajukan 3 hal jika mau berbicara mengenai keragaman dan kebijakan negara di Indonesia yang dia sebut dengan normative pluralism in Indonesia. Pertama, regionalisme akibat dari desentralisasi pasca reformasi. Bagaimana seseorang mengidentifikasi diri di hubungan dengan di mana dia berasal atau tinggal. Kedua, terkait dengan adat. Adat menjadi salah satu penanda khusus keragaman di Indonesia yang membuat kelompok ini menuntut pengakuan dari pemerintah. Ketiga, hukum Islam. Hukum Islam sudah menjadi bagian dari hukum negara sejak masa kolonial. Dan kebijakan ini berlanjut hingga sekarang dan semakin kuat dengan perda-perda yang bernuansa syariah.

Sementara itu jika menelisik literatur klasik mengenai keragaman di Indonesia (Furnivall 1944) menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari tiga golongan, yakni orang Eropa (penjajah), China dan arab, dan masyarakat pribumi. Pengkategorian Furnivall ini melihat keragaman di Indonesia berdasarkan ras dan ini berimplikasi pada pembagian kerja. Eropa sebagai pengatur (pemerintahan), China dan Arab memainkan peran intermediary yang bergerak di bidang usaha, sementara orang pribumi lebih banyak bekerja di wilayah informal, tenaga kasar, dan pertanian. Ketiganya seringkali terjadi konflik. Menurut Furnivall, konflik akan berakhir jika “yang asing” (aliens) enyah dari bumi Indonesia. Namun ternyata, prediksi Furnivall tidak tepat.

Oleh karena itu, agenda kebhinekaan dan toleransi mestinya dikembalikan pada akar akar konflik di Indonesia yang dapat dipilah menjadi dua kategori utama. Pertama, konflik nonsektoral, yakni konflik yang tidak berbasis pada mode of production yang jelas. Konflik agama, identitas, ras, etnis, dan lainnya merupakan contohnya. Kedua, konflik sektoral, yakni konflik yang memiliki keterkaitan atau berbasis pada kepentingan politik dan ekonomi politik. Konflik ini memiliki skala luas, massif, dan eksesif. Konflik sektoral ini dapat dibedakan menjadi konflik agraria, konflik hubungan industrial, konflik sumber daya alam, dan konflik sumber daya negara.  Dengan kerangka konflik kedua ini, maka dapat dijelaskan mengapa masyarakat bawah, yang mayoritas dalam konteks identitas, namun minoritas dalam konteks ekonomi dan politik.

Dengan memahami arsitektur  konflik tersebut, dapat dirumuskan peran NU dalam membangun multikultural, di mana rumusannya tidak boleh terjebak dengan agenda multikultural dari Barat yang saat ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan akumulasi modal (neoimperialisme).  Peran NU, secara sederhana, harus diarahkan pada dua akar konflik di Indonesia: sektoral dan non sektoral. Keduanya memiliki karakteristik dan metodologi pendekatan atau resolusi konflik yang berbeda. Membangun budaya toleran (tasamuh) yang transformatif tanpa tercerabut dari prinsip nilai serta akar budaya dan mendorong terwujudnya akomodasi transformatif yang berpijak pada tiga hal dasar yang disebut para pakar sebagai akomodasi tramsformatif (rekognisi, representasi, dan redistribusi, merupakan tugas utama NU saat ini. Pendek kata, toleransi sejati mustahil  terwujud tanpa adanya rekognisi, representasi politik, dan redistribusi sumber daya ekonomi berkeadilan. Wallohu a’lam bis-showwab.

Leave A Reply

Your email address will not be published.