Sidoarjo, Minggu 12 Februari 2017
Sidoarjo masih ada potensi intoleransi terutama terkait dengan kegiatan keagamaan. Di beberapa daerah di Kabupaten Sidoarjo, pendirian tempat ibadah bagi agama tertentu masih sering mendapat penolakan dari warga masyarakat. Setidaknya, ini yang temuan yang terangkum dari hasil diskusi dan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat yang digagas oleh FKUB Sidoarjo di Makodim kemarin, Sabtu (11/2).
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sidoarjo, bekerja sama dengan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0816 Sidoarjo, dan semua tokoh serta organisasi keagamaan di Sidoarjo kemarin, mengadakan pertemuan bersama. Tujuan acara tersebut untuk membahas “Perilaku dan praktek intoleran: potret di Sidoarjo dan langkah partisipasinya” . Acara tersebut dihadiri oleh Komandan Kodim beserta jajajarannya, Kapolresta Sidoarjo, Bapak Jusuf Isnajanto selaku staf khusus Bupati Sidoarjo, perwakilan dari PCNU dan GP Ansor Sidoarjo, MUI Sidoarjo, Bamag, PHDI, dan PUBI. Turut hadir pula jajaran pengurus dari Asosiasi Pendeta Indonesia (API), perwakilan Gereja Katolik se-Sidoarjo, perwakilan dari Klenteng Tjong Hok Kiong, para tokoh agama, serta akademisi.
Pada kesempatan itu, M. Idham Kholiq selaku sekretaris FKUB Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa, “Yang harus kita pahami bahwa kecenderungan intoleran tidak dari pengalaman keagamaan yang telah ada bertahun-tahun dulu. Tetapi muncul terutama baru-baru ini saja. Pertanyaannya sekarang, kalau potensi intoleran ada di kita, ideologi yang berkembang adalah transnasional, adakah kondisi itu di Sidoarjo?”
Jusuf Isnajanto selaku staf khusus Bupati Sidoarjo yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Bakesbangpol Sidoarjo, menyatakan bahwa potensi intoleransi ada di Sidoarjo. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah di Kecamatan Krian, yaitu masyarakat menolak pembangunan gereja yang sebelumnya sudah mendapat izin dari pemerintah setempat.
Menurut Jusuf, orang yang intoleran itu karena belum mengenal Allah. Jika sudah mengenal Allah, maka mereka berteman tidak akan pilih-pilih. Jusuf juga menegaskan bahwa salah satu solusi yang telah dilakukan oleh Pemda Sidoarjo terkait intoleransi adalah mengadakan pertemuan lintas agama. Pemerintah menghimbau agar para pemuka agama selalu menyusupkan pentingnya toleransi dalam setiap ceramah keagamaan mereka.
Selain itu, menurut Jusuf, intoleransi bisa dikurangi dengan cara pendidikan toleransi sejak dini. “Diknas dan Kesbangpol supaya membuat program untuk diajarkan pada para siswa. Misalnya setiap hari Jumat ada praktek tentang nilai-nilai Pancasila, misal melalui kerja bakti. Pendidikan sejak dini ini penting karena merekalah nanti yang jadi pemimpin Indonesia mendatang sehingga mereka perlu memahami toleransi sejak sekarang”, ujarnya.
Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Sidoarjo, Kombespol. M. Anwar Nasir, S.I.K, M.H. juga menyatakan bahwa persoalan intoleran di Sidoarjo terutama lebih ke pembangunan rumah ibadah. Di beberapa lokasi masih ada penolakan dari warga yang mayoritas muslim ketika akan di bangun gereja di wilayah mereka. “Biasanya persoalan awal karena masyarakat merasa dibohongi. Pembangunan sebuah rumah tinggal namun pada perkembangannya menjadi rumah ibadah. Semua pemuka agama harus berusaha untuk selalu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga keberadaan mereka bisa diterima. Dan pendirian rumah ibadah bisa dimungkinkan untuk mendapat izin masyarakat setempat”, pungkasnya.
Kapolres juga menyatakan bahwa bibit intoleransi muncul, sebenarnya akumulasi dari perasaan-perasaan benci. “Jadi langkah awalnya adalah komunikasi. Ketika komunikasi baik, maka akan tercipta silaturahmi yang baik. Jadi kita perlu menguatkan Pancasila sebagai pondasi kita”, ujarnya.
Kapolres menambahkan bahwa basis terkuat Islam di Sidoarjo adalah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, beliau juga mengharapkan NU terus membantu terciptanya toleransi di Sidoarjo. “Yang radikal-radikal jangan dibiarkan hidup. Mari kita ajak diskusi mereka. Apa untungnya Negara khilafah di bumi Indonesia?”, pungkas beliau. (NDA)
