Jelang pelaksanaan program kerja tahun 2021, segenap jajaran kepengurusan dan perwakilan keluarga besar FKUB menggelar rapat kerja terbatas di aula kantor Bakesbangpol Sidoarjo, Senin, 18 Januari 2021. Rapat tersebut sekaligus jadi bagian dari evaluasi kerja selama tahun 2020.
Sekretaris FKUB M. Idham Kholiq menjelaskan bahwa rapat kali ini dilaksanakan terbatas, karena selain faktor masa pandemi juga diperuntukkan bagi anggota dan pengurus yang selama ini aktif terlibat dalam program.
Dalam sambutannya Idham juga berharap, FKUB tahun ini menjadi bagian dari sistem perundang-undangan supaya tugas dan fungsinya lebih kuat dan mengikat. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat lebih optimal, karena FKUB diamanati 2 tugas, yakni mendorong partisipasi publik dan memberi pelayanan publik.
“Peraturan bersama menteri yang menjadi pedoman berorganisasi sifatnya masih umum, jadi butuh landasan undang-undang,” terang sosiolog lulusan UGM itu.
Ia menambahkan, untuk di Sidoarjo FKUB jadi rujukan dalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut umat beragama. “Polresta dan Kodim koordinasinya ya ke kita (FKUB) dalam menyelesaikan beberapa permasalahan,” imbuhnya.
Namun, selama FKUB dibentuk belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang baku dalam menjalankan program kelembagaan. Oleh karena itu, butuh penguatan kelembagaan supaya FKUB terus berkembang dan mempermudah melakukan edukasi kerukunan.
Undang-undang tentang FKUB jadi bagian sekaligus harapan masa depan kerukunan di Indonesia. Salah satu contoh di Sidoarjo, FKUB telah menghasilkan dan melaksanakan berbagai kebijakan, sekaligus berinovasi untuk menjangkau umat beragama yang tidak hanya berbeda agama, tetapi juga berbeda suku.
Artinya, lanjut Idham, berbagai macam perbedaan di Indonesia dapat dirukunkan melalui perbedaan agama yang telah dirukunkan. Sehingga, FKUB butuh landasan memperkuat program dan kebijakan.